Jakarta, BPKPNEWS.Com--Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay meminta pemerintah melakukan tes masif di 270 daerah Pilkada Serentak 2020 untuk membuktikan klaim mereka bahwa DKI Jakarta juara Covid-19 meski tak gelar pilkada.
Hadar mengatakan jumlah tes di sebagian besar wilayah penyelenggara pilkada rendah. Sehingga tidak bisa jadi dasar kesimpulan bahwa pilkada tak memengaruhi kondisi pandemi.
"Seharusnya mereka tingkatkan tes. Kedua, buat segmen sendiri perkembangan kasus di daerah pilkada untuk menceritakan angka-angka sesungguhnya," kata Hadar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (5/10).
Menurutnya, hal itu bisa dilakukan lewat kerja sama Bawaslu dan Satgas Covid-19. Kedua lembaga mengumumkan perkembangan kasus Covid-19 di 270 daerah penyelenggara pilkada setiap hari.
Hadar menyampaikan tes masif dan transparansi data pandemi jadi kewajiban jika pemerintah ngotot menggelar pilkada. Sehingga keselamatan masyarakat bisa tetap dijaga.
"Harus mampu mengantisipasi timbulnya korban. Salah satunya dengan tes karena problem kita sejak awal testing dan tracing rendah, kemudian perawatannya," ujarnya.
Lebih lanjut, Hadar menyayangkan langkah pemerintah yang justru membantah bahaya pilkada. Padahal hal tersebut justru berpotensi membuat lengah masyarakat saat pandemi.
"Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Bisa-bisa kita semakin terlena sehingga menyepelekan dan menganggap enteng," tutur dia.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pilkada tak memberi dampak buruk bagi pandemi. Mahfud bilang jumlah zona merah di daerah penyelenggara pilkada turun. Sebaliknya, zona merah di daerah nonpilkada meningkat.
"Di DKI yang tidak ada pilkada, justru angka infeksinya tinggi, selalu menjadi juara satu tertinggi penularannya," kata Mahfud dalam jumpa pers Rapat Analisa dan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020, Jumat (2/10).
(cnn/red)
