Perbedaan Sebuah Negara Atasi Pandemi , Sistem Otoriter atau Demokrasi yang Berhasil ?

Jakarta, BPKPNEWS.COM Telah dua tahun lebih sejak pandmei virus corona pertama kali ditetapkan. Sejak saat itu, virus ini telah menginfeksi lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia dan menjungkirbalikkan perekonomian.

Respons awal pemerintah di dunia untuk menangani pandemi mulai dari lockdown, tes massal, perintah pemakaian masker, dan karantina. Saat ini sejumlah tindakan tersebut dilonggarkan di sebagian besar negara, khususnya di Barat, setelah vaksinasi

-

Di Asia, masih muncul pertanyaan terkait sistem pemerintahan seperti apa yang ampuh atau lebih baik dalam penanganan pandemi; apakah sistem pemerintahan demokrasi atau otoriter.

Berdasarkan hasil survei Indeks Persepsi Demokrasi tahun ini, kepuasan masyarakat di Asia terhadap kebijakan pemerintah menangani pandemi lebih tinggi daripada Eropa dan Amerika Latin.

Baca Juga: Megawati : PDIP Masih Konsisten Rekomendasi Kongres V untuk Mendorong Agenda Amandemen terbatas konstitusi

Survei yang berlangsung antara 30 Maret dan 10 Mei mengumpulkan 52.785 respons dari 53 negara di seluruh dunia.

Ini menyoroti orang-orang yang hidup dalam demokrasi bebas jauh lebih tidak puas dengan respons atau tanggap Covid-19 negara mereka, dimana 51 persen mengatakan negara mereka merespons dengan baik.

Menurut Frederick DeVeaux, peneliti utama survei tersebut, tingkat kepuasan ini mencerminkan tingkat kematian akibat Covid-19.

"Walaupun banyak negara Asia masih bergulat dengan perintah masker dan lockdown, tingkat kepuasan warga negara mereka masih lebih tinggi karena mereka menghubungkannya dengan angka kematian rendah dan berpikir pemerintah mereka melakukan tugas dengan lebih baik dibandingkan Eropa dan AS, di mana kematian Covid masih lebih tinggi," jelasnya, dikutip dari South China Morning Post, Rabu (22/6).

"Tapi sulit untuk mengetahui apakah ini karena respons otokratis atau demokratis," lanjutnya.

Nancy Qian, seorang profesor ekonomi manajerial dari Fakultas Manajemen Kellogg Universitas Northwestern dan direktur China Lab, mengatakan tidak ada perbedaan antara demokrasi dan otokrasi dalam hal penanganan pandemi.

Baca Juga: Kejagung Terus Dalami Kasus Mafia Minyak Goreng

"Jepang dan Korea Selatan demokratis. China dan Singapura, kurang (demokratis). Di seluruh dunia, orang menilai pengelolaan pandemi oleh pemerintah mereka berdasarkan tingkat infeksi dan kematian yang rendah serta kinerja ekonomi yang tinggi," jelasnya.