Solo, BPKPNEWS.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi kembali lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), OTT KPK kali ini terhadap pejabat Balai Teknik Perkeretaapian DJKA Jateng terkait dugaan suap proyek jalur kereta api Tegal.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo Taufiq Muhammad berharap pengerjaan proyek fisik di bawah DJKA Kemenhub yang ada di Solo tetap berjalan sesuai jadwal.
“Pekerjaan masih tetap berjalan. Semoga tidak ada (masalah). Tetap berlanjutlah,” kata Taufiq di Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/4/2023).
Menurut Taufik, ada tiga proyek fisik yang sedang dikerjakan di Solo, yakni pembangunan jalur ganda Kereta Api Solo – Semarang Fase 1 (Solo Balapan – Kadipiro – Kalioso). Pembangunan ini meliputi pelebaran jalan di persimpangan sebidang Pasar Nongko, Viaduk Gilingan dan Elevated Rel di Palang Joglo.
Dia menyebutkan untuk pelebaran jalan di Pasar Nongko ditargetkan rampung pada H-7 Lebaran. Saat ini proyek tersebut baru tahap pemindahan sarana prasana kereta api.
Sementara untuk pengaspalan jalannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kota Solo.
Baca Juga: Pemkot Cimahi Dapat Bantuan 6000 paket sembako dari Pemrov Jawa Barat
Kemarin tugasnya Balai Teknik Perkeretaapian pemindahan sarana prasarana kereta api. Misalnya palang pintu harua digeser ke belakang,” terang dia.
Kendati proyek masih berjalan, Taufiq mengaku tetap khawatir OTT pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah mengganggu pengerjaan proyek nasional tersebut.
“Ya ketar-ketir ya ketar-ketir. Masok ora ketar-ketir,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan pejabat Balai Teknis Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah (Jateng) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang dan Jakarta.
Baca Juga: Polda Jambi Terima Kunjungan EGM Pertaminan Patra Niaga Bahas terkait Objek Milik Pertamina
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya juga mengamankan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta.
