• Minggu, 2 Oktober 2022

Keberadaan Dewan Pers Tuai Pro dan Kontra, Perlukah Mandat Penguatan Dewan Pers Dicabut

- Rabu, 23 Maret 2022 | 16:09 WIB
Gedung Dewan Pers (Foto : AyoBandung.com)
Gedung Dewan Pers (Foto : AyoBandung.com)

Media nasional nyaris tak terlihat dalam melakukan sosial kontrol sampai pada kehidapan masyarakat di level bawah.

Potret kemiskinan rakyat di berbagai daerah masih terjadi namun media seolah diam membisu.

Pemandangan warga hidup di atas gerobak dan di emperan toko, serta di kolong-kolong jembatan masih terjadi di mana-mana. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Media mainstream hanya sibuk dengan konten berita politik pemerintahan yang itu-itu saja.

Informasi tentang pengentasan kemiskinan nyaris tak tersetuh karena tidak menarik dibaca dan ditonton. Negara kaya raya tapi masih banyak rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Negara abai tapi pers diam saja.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar belum seluruhnya dipelihara oleh negara.

Pola pengentasan masalah di negara ini pun bak pemadam kebakaran. Ketika ramai diberitakan media, barulah pemerintah turun tangan menangani masalahnya.

Presiden Joko Widodo seolah bekerja sendirian dalam mengatasi persoalan di masyarakat.

Media tidak memberi informasi yang konkrit di level paling bawah agar penguasa jadi tahu penyelesaiannya di level atas.

Padahal rakyat kecil paling butuh nasibnya diekspos agar dilirik pemerintah dan pemangku kepentingan.

Kembali pada persoalan sertifikasi kompetensi yang informasinya bergulir hangat dua hari terakhir ini. Muncul tangapan dan reaksi Dewan Pers, yang bagi penulis sesungguhnya itu menjadi harapan baru bagi masa depan kompetensi wartawan nasional.

Halaman:

Editor: Ahmad Tarmizi, SE

Tags

Terkini

Demokrat Lirik Anis Baswedan Untuk Maju Di Pilpres 2024

Jumat, 16 September 2022 | 23:21 WIB

Potensi Dunia Yang Diabaikan

Jumat, 9 September 2022 | 04:55 WIB
X