Lawyer Zamri SH : Kasus dugaan Belanja fiktif, Kadinkes Payakumbuh Penuh Misteri

- Rabu, 11 Mei 2022 | 16:26 WIB
dr.Bakhrizal? jelas Zamri SH  (poto : bpkpnews.com)
dr.Bakhrizal? jelas Zamri SH (poto : bpkpnews.com)

Padang Sumbar, Bpkp.News.Com--Kasus dugaan belanja fiktif yang menyeret Kadiskes Payakumbuh Dr.Bakhrizal ke kursi persakitan penuh misteri.

Pasalnya kasus tersebut terkesan di paksakan sehingga menumbalkan Kepala dinas Kesehatan seorang diri.

Merujuk pada ketentuan surat edaran LKPP no 3 tahun 2020  Tentang Penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan corona VIRUS DISEASE 2019 (covid-19)huruf D point 3, huruf a. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan yang dimaksud dilakukan walupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan dalam arti kata pengadaan yg di lakukukan oleh PPK dinas kesehatan dan PPK RSUD Adnaan WD tidak menyalahi aturan.

Permintaan Satgas (Sebagai Ketua tim satgas covid adalah Walikota Payakumbuh) Covid-19 untuk segera mengadakan APD dalam upaya penanggulangan penyebaran Corona di kota payakumbuh telah di laksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Namun kondisi yang dilakukan oleh Dinas kesehatan seperti nya tidak mendapat dukungan dari tim satgas sebagai pemberi perintah dan malah mengorban kan dr. bakhrizal sebagaj pelaku tunggal
Seharus nya untuk menyeret dr. Bakhrizal, PPK dan PPTK lahbyg mendapat ganjaran teelebih dahulu.

Baca Juga: Demi Loy : Dugaan Korupsi Hibah National Pralympic Comite Indonesia (NPCI) Kab. Bekasi Segera di Laporkan

Sebagai leading Sektor Penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh di Bidang Kesehatan dr. Bakhrizal selaku kepala dinas kesehatan dalam hal ini menjalan kan perintah dari (tim ) ketua satgas covid_19 kota Payakumbuh sesuai dengan porsinya, karena APD yg di adakan melalui Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh merupakan kebutuhan Tim Satgas Covid_19 kota payakumbuh dengan menggunakan Dana Belanja Tak Terduga (BTT) yg bersumber dari dana recofusing APBD (yang diperuntukan dalam upaya penanggulangan penyebaran covid-19) di kota Payakumbuh bukan kebutuhan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

Hal ini terlihat dalam Surat Keputusan Walikota No 360.13/478/WK-PYK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan corona Disease 2019 (Covid-19) Kota Payakumbuh Tahun 2020, dimana kedudukan dr. Bakhrizal di dalam Tim sama dengan Kepala kejaksaan Negeri Payakumbuh yaitu sebagai tim Ahli

Yang dilihat oleh publik dimanakah Ketua Satgas (walikota) ada apa? Sangat patut dipertanyakan. Kalau dr.Bakhrizal hanya sebagai tim ahli yang berkedudukan sama dengan Kejaksaan. Kenapa dr.Bakhrizal yang memikul sendiri? 

Apakah hukum hanya bisa ditujukan pada dr.Bakhrizal? jelas Zamri SH cs pada beberapa wartawan di Padang.

Halaman:

Editor: Ahmad Tarmizi, SE

Terkini

Akibat Tersinggung Status, Kepala kena Bacok Temannya

Selasa, 1 Februari 2022 | 23:50 WIB
X