• Minggu, 2 Oktober 2022

SERUAN UKW versi DEWAN PERS BUKAN PRODUK NEGARA

- Kamis, 16 Juni 2022 | 00:08 WIB

Surabaya, BPKPNEWS.COM – Pernyataan Perwira Polri yang berdinas di Sampang Madura, yang dimuat dibeberapa media terkait pernyataannya bahwa Wartawan tidak UKW ( Uji Kompetensi Wartawan ) dan Media tidak terdaftar Dewan Pers hasil tulisan bukan produk Jurnalistik, menggelitik penulis untuk mengulas pemahaman yang dilontarkan oleh seorang Perwira Polri tersebut.

Penulis akan menjelaskan 2 hal yang dilontarkan Perwira Polri itu yang dianggap penulis bahwa beliau kurang pemahaman tentang media atau Perusahaan Pers harus terdaftar di Dewan Pers, dan Wartawan harus UKW.

Dalam menjalankan tugas, seorang jurnalis harus berpedoman UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan kode etik jurnalis. Juga dalam upaya pengembangan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen.

Baca Juga: Total Kekayaan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Senilai Rp 20,5 miliar

Dalam pasal 15 ayat 2 UU Pers, jelas diterangkan fungsi – fungsi Dewan Pers, yakni melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, serta mendata perusahaan pers.

Dalam pasal 15 ayat 2, Dewan Pers mendata perusahaan Pers, dan dari pandangan penulis setiap perusahaan Pers yang berbadan hukum wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan dan khusus penerbitan Pers ditambah nama dan alamat percetakan. Dan jika memenuhi unsur itu semestinya Dewan Pers bisa mendata perusahaan Pers itu.

Tapi dalam kenyataannya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan Pers untuk dapat diverifikasi terdaftar di Dewan Pers, sehingga banyak perusahaan Pers kesulitan memenuhi persyaratan itu.

Baca Juga: KPK Tetapkan Tersangka baru Dugaan Suap Dana PEN

Semestinya Dewan Pers harus peka dan turun langsung membantu perusahaan Pers untuk memenuhi persyaratan itu, karena Dewan Pers diamanahkan UU untuk mendata perusahaan Pers, dan mempunyai anggaran yang cukup besar dalam melaksanakan fungsinya itu. Didalam UU Pers tidak ada tertulis jika media atau perusahaan Pers tidak terdaftar di Dewan Pers, makanya tulisan wartawan bukan produk jurnalistik.

Halaman:

Editor: Ahmad Tarmizi, SE

Tags

Terkini

X