Jakarta, BPKPNEWS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih mendorong agenda amandemen terbatas konstitusi yang menjadi rekomendasi Kongres V. Yaitu memberikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Megawati meminta amandemen terbatas dilakukan satu kali.
"Orang baru minta satu kali amandemen dan tidak ada sembunyi, MPR harus naik lagi jadi tertinggi," ujar Megawati saat pidato penutupan Rakernas II di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (23/6).
Megawati heran, agenda PDIP itu banyak ditolak. Ia bingung apa penyebab sebenarnya agenda amandemen diributkan.
"Halah begitu saja ribut toh yo. Padahal sebenarnya yang diributkan apa," kata Presiden RI Kelima ini.
Baca Juga: Kejagung Terus Dalami Kasus Mafia Minyak Goreng
Menurut Megawati, memang diperlukan haluan negara untuk menata pembangunan ke masa mendatang. Sebab saat ini tidak ada sistem haluan negara
"Karena realitanya kita ini sekarang gak ada loh sebuah proses panjang yang ditata ke depan begitu," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pembatalan melakukan amandemen terbatas UUD 1945, untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Seluruh fraksi sepakat PPHN akan dihidupkan kembali melalui undang-undang.
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pada Rabu (6/4), tim perumus menyepakati menghadirkan kembali tidak melalui amandemen konstitusi.