• Selasa, 29 November 2022

Jampidsus Kejagung : Kasus Dugaan Korupsi Surya Darmadi (SD) Rugikan negara Capai Rp 104 Triliun

- Selasa, 30 Agustus 2022 | 22:24 WIB
Surya Darmadi, sumber: https://id.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrKCyfkJQ1jnjAAoVPLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=surya+darmadi&fr2=piv-web&type=E210ID714G0&fr=mcafee#id=5&iurl=https://thumb.vlix.id/media/frontend/thumbs3/2022/08/18/62fde9aa898 (Akashi)
Surya Darmadi, sumber: https://id.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrKCyfkJQ1jnjAAoVPLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=surya+darmadi&fr2=piv-web&type=E210ID714G0&fr=mcafee#id=5&iurl=https://thumb.vlix.id/media/frontend/thumbs3/2022/08/18/62fde9aa898 (Akashi)

Jakarta, BPKPNEWS.COM -- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menyebutkan tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan sawit Surya Darmadi (SD) telah merugikan negara hingga Rp104 triliun.

Menurut perhitungan terkini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp99,2 triliun.

"Awal kan Rp78 triliun. Hasil perhitungan kepada penyidik dari BPKP itu kerugian negara senilai Rp4,9 triliun untuk keuangan. Untuk kerugian perekonomian negara senilai Rp99,2 triliun. Sehingga nilai ini ada perubahan, dari awal penyidik Rp78 triliun," kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (30/8).

Baca Juga: Kejagung Pamerkan Barang Bukti Dugaan Korupsi Tersangka Surya Darmadi

 

Febrie menjelaskan Kejagung tak hanya memakai instrumen kerugian keuangan negara saja dalam menyelidiki kasus ini. Namun, juga membuktikan dengan indikator kerugian perekonomian negara.

"Karena cakupannya lebih luas, bahwa yang jadi kerugian negara dihitung semua jadi nilainya besar," ucapnya.

Deputi BPKP bidang investigasi Agustina Arumsari mengatakan kerugian keuangan negara dari kasus ini karena ada berbagai penyimpangan, seperti penyimpangan alih fungsi kawasan hutan hingga adanya suap pada para pihak tertentu.

Ia menuturkan penyimpangan menimbulkan dampak tidak diperolehnya hak negara atas pemanfaatan hutan.

"Kita hitung dengan jumlah kerugian keuangan negara USD 7,8 juta atau Rp114 miliar. Ada provisi sumber daya hutan, ada fakta-fakta kerusakan hutan, ada biaya kerusakan lingkungan sehingga dijumlah Rp4,9 triliun," tuturnya.

Halaman:

Editor: Ahmad Tarmizi, SE

Tags

Terkini

X