• Senin, 5 Desember 2022

Perjanjian Kerjasama Pihak PT. RRP dan Kantor Cabang Bank BNI Diduga Pakai Dokumen Fiktif atau Tidak Valid

- Senin, 24 Oktober 2022 | 17:01 WIB
Unjuk rasa Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Pemerintah Bangsa Indonesia (AMPPIBI), perihal Perjanjian Kerjasama Pihak PT. RRP dan Kantor Cabang Bank BNI Diduga Pakai Dokumen Fiktif atau Tidak Valid
Unjuk rasa Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Pemerintah Bangsa Indonesia (AMPPIBI), perihal Perjanjian Kerjasama Pihak PT. RRP dan Kantor Cabang Bank BNI Diduga Pakai Dokumen Fiktif atau Tidak Valid

BANDUNG | BPKPNEWS.COM

Unjuk rasa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Pemerintah Bangsa Indonesia (AMPPIBI) beberapa hari lalu d<span;>i depan Kantor Wilayah 4 Bank Negara Indonesia (BNI) tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (19/10/2022).

Dalam unjuk rasa tersebut, AMPPIBI mengungkapkan adanya dugaan bahwa pihak Bank BNI Cabang Astanaanyar diduga telah mengucurkan dana kurang lebih sebesar Rp. 4 Miliar kepada PT. RRP, salah satu Perusahaan Pengembang Perumahan diwilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang diperuntukan 12 Konsumen.

Hal tersebut diketahui dilakukan dengan dasar Perjanjian Kerjasama antara pihak PT. RRP dengan Kantor Cabang Bank BNI Astanaanyar, dan diduga menggunakan Dokumen Fiktif atau Tidak Valid.

Baca Juga: Kapolri Larang Jajaran Koprs Lalu Lintas (Korlantas) Gelar Operasi Tilang Secara Manual

Atas permasalahan itu, AMPPIBI menduga bahwa Bank BNI Cabang Astanaanyar disinyalir masih ada atau memegang Perjanjian Kerjasama lainnya yang sama, yaitu menggunakan Dokumen Fiktif atau Tidak Valid dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Selain itu, AMPPIBI menduga Bank BNI dibeberapa daerah wilayah Jawa Barat diindikasi mempersulit dalam melakukan Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), disinyalir adanya dugaan pengendapan Dana PIP SMA/SMK.

Tak cukup sampai disitu, AMPPIBI juga menduga Bank BNI dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pertanian tidak transfaransi dan disinyalir adanya dugaan permainan. Salah satunya terjadi di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Setelah Gruduk Dinas LH, Aliansi Cilegon Bersih Akan Demo Pemkot

Para Petani di Kecamatan Kadungora, Garut mengamuk dengan tidak diberikannya layanan Pinjaman KUR Pertanian, dan Pihak Bank BNI menyatakan sudah ada penyaluran KUR Pertanian ke Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.

Usai melakukan Unras, dikonfirmasikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP LSM PMPR Indonesia, Anggi menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan aksi Unras di Kantor wilayah 4 Bank BNI Jawa Barat dan Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat atas berbagai permasalahan yang terjadi di Bank BNI di wilayah Jawa Barat.

“Pada hari ini kita telah menyampaikan substansi permasalahan, yang pertama terkait adanya dugaan pemalsuan data perjanjian kerjasama, yang mana data tersebut, salah satu pendukung untuk pencarian pinjaman Rp4 Miliar. Dan pada dasarnya bahwa Bank itu adalah sebuah lembaga yang mana kredibilitasnya teruji, namun pada permasalahan ini, ada PT. RRP yang diloloskan dengan berkas bodong atau berkas tidak valid, artinya disini ada kesepakatan/ pemufakatan jahat dalam hal ini,” katanya.

Baca Juga: Apel Pagi Terakhir di Pimpin Wali Kota Cimahi Ngatiyana

Menurutnya, dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini perlu disoroti, karena sudah mengakar, dan menguntungkan sebagian pihak demi meraup keuntungan pribadi, kelompok maupun golongan.

“Kedua, terkait Dana PIP, yang mana adanya pengendapan dana, salah satunya terjadi pada tahun 2018 di wilayah Kabupaten Garut. Setelah itu di Kabupaten lainnya seperti di Ciamis, Cianjur, kemudian Sukabumi, Bogor dan beberapa Kabupaten/ Kota lainnya, itu datanya ada di kami,” paparnya.

Kemudian, lanjut Anggi menuturkan, yang ketiga terkait Kartu Petani, yang mana Kartu Petani tersebut merupakan fasilitas pinjaman KUR untuk para petani.

Baca Juga: Ganjar Pranowo :keputusan Soal Capres Kewenangan Penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

“Nah, terjadi di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut bahwa ada pinjaman, yang mana pinjaman itu entah ke siapa larinya. Kenapa sampai seperti itu, gejolak yang terjadi bahwa ketika para petani mengajukan pinjaman KUR yang punya Kartu Petani itu ditolak oleh pihak Bank BNI, dan pihak Bank BNI mengatakan bahwa kenapa ditolak, karena banyak Petani di Kadungora yang punya Kartu Petani meminjam, kemudian macet, itu totalnya kurang lebih Rp12 Miliar,” jelasnya.

Masih dengan Anggi menerangkan, tetapi ketika para petani di Kecamatan Kadungora menanyakan kepada pihak Bank BNI siapa saja yang meminjam, namun pihak Bank BNI tidak memberikan data itu.

“Apakah yang diberi pinjaman itu siluman atau siapa, karena tidak ada namanya, atau uangnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga berdampak pada masyarakat luas. Sehingga masyarakat yang ingin berkembang dari pinjaman tersebut tidak bisa, nah ini yang harus diselidiki,” ucapnya.

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Penetapan Status KLB Gagal Ginjal Akut di Indonesia

Kesimpulan dari berbagai permasalahan ini, Anggi meminta kepada para pimpinan khususnya di Kanwil 4 Bank BNI Jawa Barat untuk menindak tegas dan memecat oknum-oknum yang terlibat dari permasalahan-permasalahan tersebut.

“Selanjutnya, kami mendukung supremasi terhadap OJK, yang mana OJK sebagai pengawas dan penegak aturan dalam Jasa Keuangan, dalam hal ini, kami menyatakan bahwa kami mendukung OJK untuk mendalami, menangani dan menindak hal-hal tersebut. Namun, apabila dalam kurun waktu dekat ini tidak ada perkembangan dari permasalahan-permasalahan ini, maka kami akan melaju ke Kejaksaan, dan akan kami jadikan sebagai bahan laporan secara umum,” ujarnya dengan tegas.

Diakhir wawancara eksklusif, Anggi mewakili AMPPIBI menyampaikan bahwa pihaknya akan tegas dan serius, untuk mengawal dan mengawasi apa yang telah dijanjikan oleh Kanwil 4 Bank BNI Jawa Barat dan Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat dalam menindak lanjuti permasalahan ini sampai tuntas.

Dikutip dari reformasitotal.com

Editor: Ahmad Tarmizi, SE

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sejumlah Purnawirawan TNI dan Polri Bergabung ke PDIP

Minggu, 30 Oktober 2022 | 21:22 WIB
X