Jakarta, bpkpnews.com--Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional, ini yang dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick Thohir sempat bercerita soal nasib salah satu BUMN yang karyawannya sisa 7 orang. BUMN yang dimaksud oleh Erick adalah PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN).
PT PANN adalah salah satu BUMN yang resmi dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.25 Tahun 2022 pada 23 Desember 2022 lalu, Saat akan dibubarkan, BUMN yang kantornya di bilangan Cikini tersebut cuma punya 7 orang.
Baca Juga: Tata Cara Ziarah Kubur serta Hukum Melaksanakannya
Kepres Jokowi kemudian dirancang menjadi Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional. Melalui peraturan ini, Jokowi memberikan mandat kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk memberhentikan bisnis BUMN yang satu ini.
Selain karena karyawannya tersisa 7 orang, alasan pemberhentian operasional PT PANN adalah karena perusahaan tidak memiliki kefokusan dalam bisnisnya. Meskipun seharusnya bergerak bisnis pembiayaan perusahaan, PT PANN diketahui lebih banyak berkecimpung di bisnis perhotelan.
"Mohon maaf tadi di Komisi VI memanggil salah satu BUMN, yaitu PT PANN total pegawainya hanya 7 direksi dan komisaris. Bisnisnya untuk financing kapal," kata Erick.
Baca Juga: Kemeriahan acara Mancing Mania, Dihadiri Anggota DPRD Kota Bandung Komisi B Wina Sariningsih
Erick mengatakan PT PANN, justru hidup di luar bisnis intinya sebagai perusahaan pembiayaan.
"Mereka hidup karena punya 2 hotel yang dikelola. Hal-hal seperti ini bukan salah direksi sekarang tapi ini perlu kita jaga masing-masing BUMN kembali pada core business-nya. Jangan sampai BUMN kembali pada tempat yang tidak sehat. Jangan sampai membunuh UMKM dan usaha lokal," jelasnya.
Kabar soal PT PANN ramai di DPR pada 10 Desember 2019 setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani heran bahwa ada BUMN bernama PANN. PANN sendiri didirikan pada 6 Mei 1974 dan bergerak di bidang pengembangan armada niaga nasional. Adapun, berdirinya PANN juga menjadi amanat dari Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II.
Dokumen Repelita II tersebut menyatakan agar pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas di bidang pembiayaan dan pengembangan armada niaga nasional.
CNBC Indonesia sempat menelusuri 7 pegawai yang tersisa di PT PANN. Mengutip dari situs resmi perusahaan, Komisaris PT PANN adalah Fajar Massadiah Egy. Dirinya baru diangkat menjadi Komisaris pada 2 Mei 2022 mengganti Romy Marcandi.
