• Sabtu, 29 Januari 2022

Walikota Bekasi Rahmat Effendi , Pejabat Pertama di Awal Tahun 2022 yang Terjerat OTT KPK

- Jumat, 7 Januari 2022 | 11:11 WIB
Walikota Bekasi Rahmat Effendi, saat Memasuki  Gedung KPK (Foto : Youtube.com)
Walikota Bekasi Rahmat Effendi, saat Memasuki Gedung KPK (Foto : Youtube.com)

Jakarta | BPKPNEWS.COM

Awal Tahun 2022, Komisi Pemberantasan KORUPSI (KPK) kembaii gelar operasi tangkap tangan (OTT). kali ini Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang berhasil diringkus oleh lembaga antirasuah.

Awal mula penangkapan ketika KPK mendapat informasi selanjutnya memantau pergerakan M Bunyamin. Selasa (5/1). Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi itu diintai hingga masuk ke rumah dinas Wali Kota Bekasi. Dia diduga membawa sejumlah uang untuk Pepen, sapaan Rahmat Effendi.

Tepat pukul 14.00 WIB, disaaat Pepen keluar dari rumah bersama pejabat lainnya yang berjumlah 14 orang, KPK langsung menyergap dan membekuknya dan didapatkan barang bukti Uang bernilai miliaran rupiah. 

Baca Juga: Padamkan Kerusuhan, Rusia Kirim Pasukan Terjun Payung

Selain Rahmat Effendi (RE) dan M Bunyamin (MB), KPK juga mengamankan Ali Amri (AA), Direktur PT MAM Energindo; Novel (NV), makelar tanah; Bagus Kuncorojati (BK), staf sekaligus ajudan Rahmat Effendi; Haironi (HR), Kasubbag Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bekasi; Suryadi (SY), Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa; Handoyo (HD), Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa; Makhfud Saifudin (MS), Camat Rawalumbu; Jumhana Lutfi (JL), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi; Agus Murdiansyah (AM), staf Dinas Perindustrian; Mulyadi alias Bayong (MY), Lurah Kati Sari; Wahyudin (WY), Camat Jatisampurna; dan Lai Bui Min alias Anen (LBM), swasta.

-
Kode Sumbangan Masjid

Sehari setelah penangkapan, Kamis (6/1), KPK menetapkan Pepen sebagai tersangka. Politikus Partai Golkar itu diduga menerima suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.

Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan konstruksi kasus itu bermula dari penetapan APBD-Perubahan 2021 terkait belanja modal ganti rugi tanah senilai Rp286,5 miliar. Ganti rugi tanah itu di antaranya: Pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Baca Juga: Akibat Kerusuhan, Kazakhstan dalam Status Darurat

Halaman:

Editor: Ahmad Tarmizi, SE

Tags

Terkini

JRMK akan Tuntut Anis Baswedan Pada 2 Februari

Jumat, 28 Januari 2022 | 10:24 WIB

Ketua Umum BPKP : Arteria Dahlan, Mulutmu Comberanmu

Selasa, 18 Januari 2022 | 21:10 WIB
X