JAKARTA | BPKPNEWS.COM
Menjelang Pilpres 2024, sejumlah pengusaha merespon pernyataan dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyatakan pilpres 2024 agar ditunda pelaksanaannya
sedangkan pernyataan lain terkait pelaksanaan Pilpres 2024 terlontar dari Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut terlepas dari pernyataan tersebut, kepentingan dunia usaha yang terpenting adalah soal jaminan keamanan dan kondusivitas iklim berusaha siapa pun presiden yang menjabat.
Sebagai pengusaha, ia tidak mau ikut-ikutan masalah politik dan karena itu memilih menyerahkan wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi kepada pemerintah dan DPR.
Baca Juga: Tercatat 10 Pejabat Agam berprestasi, memilih Pindah Tugas ke Luar Daerah Agam
"Yang jelas dunia usaha sejauh pemerintah memberikan jaminan bahwa akan tetap kondusif, tetap aman, keputusan itu kami kembalikan ke pemerintah," katanya kepada kepada wartawan, Senin (10/1).
lain halnya yang di utarakan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pernyataan Bahlil tersebut bukan resmi dari kalangan pengusaha.
Seperti Sarman, ia menyampaikan akan mengikuti kebijakan pemerintah dan DPR terkait pilpres di 2024 mendatang.
Baca Juga: Sahrul Gunawan Menepis Isue Dirinya Pindah ke Partai Golkar
"Kami akan taat organisasi, kami juga taat dengan kebijakan organisasi sejauh punya proyeksi ke depan, bisa jadi 2024, kami akan mengikuti perkembangannya apakah akan diperpanjang dan sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 bisa diundur dengan pertimbangan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19.
"Kalau kami mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan. Itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).
Baca Juga: Partai Gelora Targetkan Elektabilitas 4 Persen Saat Verifikasi Parpol
"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.
Bahlil menyebut langkah memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan pemilu bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.
"1997 kita pemilu, harusnya kan 2002 kita baru pemilu kalau lima tahun sekali. Tapi kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu, reformasi. Di Orde Lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu," kata Bahlil.
Baca Juga: Wakil Menteri BUMN I : Terbentuknya BUMN Holding Pangan harus Dimanfaatkan Generasi Muda, Khususnya BUMN Muda
Bahlil mengatakan bahwa Indonesia perlu menentukan apa yang akan difokuskan saat ini dan ke depan. Menurut dia, persoalan memulihkan ekonomi dan memilih kepemimpinan baru lewat pemilu adalah dua hal yang tak bisa dijalankan bersamaan jika ingin optimal.
"Tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa. Apakah persoalan menyelesaikan pandemi covid-19, apakah persoalan bagaimana memulihkan ekonomi, atau memang persoalannya adalah bagaimana kita memilih kepemimpinan baru lewat pemilu," katanya.
(CNN/AZ)
