• Minggu, 2 Oktober 2022

Ketua Maenpo Nusantara : Rakyat Tidak Butuh Wakil Rakyat yang Tidak Ber-budaya

- Selasa, 18 Januari 2022 | 22:28 WIB
Ketua Umum Maenpo Nusantara, Cakra (foto : bpkpnews.com)
Ketua Umum Maenpo Nusantara, Cakra (foto : bpkpnews.com)

BPKPNEWS.COM

Makin maraknya protes atas pernyataan Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan dari berbagai kalangan, hal ini dikarenakan  Artaria Dahlan melontarkan permintaan kontroversial setelah meminta Jaksa Agung mencopot salah satu kajati karena menggunakan bahasa Sunda dalam rapat. Permintaan itu disampaikan Arteria dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin.

dikutip dari Republika Co.Id,  Selasa (18 Jan 2022) dimana Arteria Dahlan mengatakan"Ada kritik sedikit Pak JA ada Kajati pak dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda," kata Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1).

Politikus PDIP itu mendesak Jaksa Agung untuk mencopot Kajati tersebut. Namun Arteria tidak menyebut siapa Kajati yang ia dimaksud.

"Ganti pak itu. Kita ini Indonesia pak. Nanti orang takut, kalau pake bahasa Sunda ini orang takut, ngomong apa, sebagainya. Kami mohon yang seperti ini dilakukan tindakan tegas," ungkapnya.

Baca Juga: Ketua Umum BPKP : Arteria Dahlan, Mulutmu Comberanmu

kali ini protes keras terlontar dari Ketua Umum Maenpo Nusantara, Cakra, menurutnya,  UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 mengamanatkan "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Berdasarkan amanat tersebut, negara wajib berperan aktif menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, ujarnya Selasa (18/1/2022)

lebih lanjut Cakra mengatakan, UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 mengamanatkan "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Berdasarkan amanat tersebut, negara wajib berperan aktif menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, tandasnya

Jadi permintaan Kejati di ganti, apakah ada dalam aturan sangsi dari Kejagung yang harus di tetapkan?, jika tidak ada, apakah kejagung akan menuruti permintaan tersebut?.
Ada hal baiknya, ketika nama Sunda di sebut-sebut dan menimbulkan fanatisme, tetapi Sunda yang mana?, ketika dalam kehidupan sehari - hari Budaya Sunda tergerus, tidak banyak yang perduli maupun terusik. Hanya sebagian kecil yang mempertahankan. Jadi di manakah kepedulian tentang Budaya nya?.

Halaman:

Editor: Asep Jubaeni Hamzah

Tags

Terkini

MA Prihatin Dengan Tertangkapnya Hakim Agung Oleh KPK

Sabtu, 24 September 2022 | 00:02 WIB

Tiga Partai Politik Jajaki Koalisi Usung Capres 2024

Senin, 19 September 2022 | 00:50 WIB
X