Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda akan Geruduk kantor DPP PDIP Perjuangan

- Rabu, 19 Januari 2022 | 18:46 WIB
Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda, Cecep Burdansyah  (Foto : Pikiran Rakyat.com)
Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda, Cecep Burdansyah (Foto : Pikiran Rakyat.com)

Bandung | BPKPNEWS.COM

Buntut pernyataan Arteria Dahlan yang menyinggung seorang jaksa berbahasa Sunda dalam sebuah rapat kerja.Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) meminta DPP PDI Perjuangan turun tangan mendisiplinkan kadernya yang juga anggota DPR.

Tidak hanya itu saja, Cecep menyatakan PPSS bakal mengunjungi kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan juga ke Gedung DPR.

"Akan datang untuk menyampaikan aspirasi ke DPP PDIP, dan ke Mahkamah Kehormatan DPR. Rencananya minggu depan," kata Ketua PP-SS Cecep Burdansyah di Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/1).

Baca Juga: Bermunculan Di Kota Bandung Baliho Bertuliskan Arteria Dahlan Musuh Orang Sunda

Pihaknya bakal menyatakan tiga tuntutan yang mendesak dilakukan, terutama oleh DPP PDIP terkait Arteria Dahlan.

"Ada tiga tuntutan yang kami minta. Pertama, DPP PDI Perjuangan menarik Arteria Dahlan dari keanggotaannya di DPR RI, di PAW (Pergantian Antar Waktu)," kata Menurut hal itu harus dilakukan PDIP bila tak ingin namanya di Jawa Barat tercoreng karena pernyataan Arteria saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung.

"Kalau PDIP memikirkan masa depannya, memikirkan partainya terutama di Jabar, di tatar Sunda, dia harus mencopot Arteria Dahlan," ujar Cecep.

Baca Juga: Ketua DPW. Partai Gelora Jawa Barat, Sesali Perkataan Arteria Dahlan Terkait Bahasa Sunda

Selain itu, pihaknya akan meminta kepada DPR untuk memeriksa Arteria Dahlan terkait pernyataan bernuansa SARA yang disampaikan dalam forum resmi kenegaraan tersebut. Kemudian, PPSS bersama bidang hukum akan mengkaji ucapan Arteria Dahlan yang menyebut ada kepala kejaksaan tinggi (kajati) yang menggunakan bahasa Sunda dalam sebuah rapat kerja.

"Akan mengkaji dari bidang hukum apakah misalnya pernyataan Arteria itu fitnah, tidak ada kajati yang ngomong bahasa Sunda itu menimbulkan keonaran di masyarakat dan bisa dikenakan (UU ITE) pasal 14 dan 15," ungkapnya.

Apabila benar ditemukan, maka pihaknya bakal melapor ke polisi, yakni ke Mapolda Metro Jaya.

"Jangan elite politik terus yang memberikan edukasi ke masyarakat tetapi masyarakat juga harus memberi edukasi kepada mereka. Enggak ada di alam demokrasi, elite politik merasa lebih pintar," tuturnya.

Baca Juga: Ketua Umum BPKP : Arteria Dahlan, Mulutmu Comberanmu

Sebelumnya, Arteria mengkritik seorang kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam sebuah rapat. Hal itu disampaikan Arteria dalam rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (17/1).

Dalam rapat, Arteria meminta Burhanuddin mengambil tindakan tegas dengan memecat Kepala Kejati tersebut. Namun, Arteria tak menyebut oknum kepala Kejati dan momen rapat yang dimaksudkannya tersebut.

"Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu," kata Arteria kala itu.

Atas pernyataan itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan pernyataan meminta agar Burhanuddin meminta maaf. Sementara itu, kolega Arteria yang juga Anggota DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengingatkan harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan dan bersikap.

Baca Juga: Presiden Jokowi melarang Sekolah agar Orang Tua Tanggung Risiko Pemberian Vaksin pada Anak

"Kenapa harus dipecat seperti telah melakukan kejahatan saja? Saya ingatkan sebagai anggota DPR sebaiknya berhati-hati dalam berucap dan bersikap. Jangan bertingkah arogan, ingat setiap saat rakyat akan mengawasi dan menilai kita," kata Anggota DPR yang terpilih dari Dapil Jabar IX itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Sementara itu Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengaku sudah melapor ke DPP PDIP. Ia pun menyerahkan langkah untuk merespons polemik yang muncul dari pernyataan Arteria ke DPP PDIP dan Fraksi PDIP DPR.

"Kemarin sudah saya laporkan kepada DPP partai terkait polemik dinamika akibat statement Arteria. DPP punya prosedur, sehingga saya serahkan sepenuhnya kepada DPP partai karena sebagai anggota DPR RI yang punya kewenangan untuk bisa menindaklanjuti adalah DPP dan fraksi DPR RI," ujarnya.

(CNN/AZ)

Editor: Asep Jubaeni Hamzah

Tags

Terkini

Bupati Bogor Kena OTT KPK dalam Kasus Suap

Rabu, 27 April 2022 | 11:13 WIB

Jabar Provinsi Tertinggi peningkatan kasus Covid-19

Selasa, 22 Maret 2022 | 23:45 WIB
X