Jakarta | BPKPNEWS.COM
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebutkan dana bantuan sosial (bansos) Rp2,7 triliun yang masih tertahan di bank Himpunan Milik Negara (Himbara) atau bank BUMN, direspon PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan BRI beserta bank Himbara lainnya melaksanakan tugas dalam penyaluran bansos sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai aturan berlaku.
"Dalam implementasi penyaluran bansos, BRI dan bank Himbara lainnya melakukan penyaluran dengan kepatuhan dan governance yang tinggi terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya," kata Supari, dikutip dari Antara pada Jumat (21/1).
Baca Juga: Bocah 4 Tahun Hanyut Di Sungai Batang Natal
Terkait pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Supari menjelaskan BRI dan Himbara berperan menyalurkan dana kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Daerah di Tingkat I dan II yang anggotanya terdiri dari sekretaris daerah, dinas sosial, dan pendamping Kemensos di daerah.
Menurut dia, Tim Koordinasi Daerah Tingkat I dan II bertugas menentukan jadwal dan lokasi untuk mendatangkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) guna menerima KKS dan buku tabungan.
Ia menyebut dengan instruksi Kemensos, pendistribusian KKS dan buku tabungan dilakukan lebih awal untuk mempercepat pendistribusian, meskipun surat perintah pencairan dana (SP2D) belum tersedia dan atau KPM belum memiliki data bayar dari Kemensos.
Baca Juga: Beli Rumah Tanpa Riba Kian Diminati
Supari mengatakan kasus kartu saldo nol yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Demak pada 12 Januari 2022 untuk KPM atas nama Ishaq H disebabkan yang bersangkutan belum masuk ke dalam daftar bayar dari Kemensos.
Jika begitu, ia mengatakan Kemensos lah yang berwenang memasukkan Ishaq ke dalam daftar bayar tersebut.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan anggaran bantuan sosial (bansos) masih tersisa sebesar Rp2,7 triliun dari APBN Tahun Anggaran 2021 karena tertahan di Himbara.
"Sebagian besar belum terealisasi Rp2,7 triliun adalah dana bansos," kata Risma di Komisi VIII DPR, Rabu (19/1).
(red)
