Wagub DKI : Sedikitnya 60 undang-undang yang Akan Direvisi untuk Pindah Ibukota

- Selasa, 25 Januari 2022 | 07:18 WIB
Desain terbaru Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara (IKN) yang dipamerkan Presiden Jokowi di peringatan hari ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Rabu (22/12)  Baca artikel CNN Indonesia "Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Negara Pilihan Jokowi, Gugurkan 80 Nama" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117125414-20-747549/nusantara-jadi-nama-ibu-kota-negara-pilihan-jokowi-gugurkan-80-nama.  Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/ (Foto : Youtube.com)
Desain terbaru Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara (IKN) yang dipamerkan Presiden Jokowi di peringatan hari ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Rabu (22/12) Baca artikel CNN Indonesia "Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Negara Pilihan Jokowi, Gugurkan 80 Nama" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117125414-20-747549/nusantara-jadi-nama-ibu-kota-negara-pilihan-jokowi-gugurkan-80-nama. Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/ (Foto : Youtube.com)

Jakarta | BPKPNEWS.COM

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,  mendapat reaksi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Menurutnya pemindahan tersebut akan mengubah sedikitnya 60 regulasi perundang-undangan.

"Lebih dari 60 undang-undang itu perlu dilakukan revisi karena UU yang 63 lebih itu menyangkut Ibu Kota," ujar Riza kepada wartawan, dikutip Antara, Senin (24/1).

Riza mencontohkan Undang-Undang Partai Politik (Parpol) itu nantinya bisa diputuskan untuk direvisi apabila Ibu Kota Negara berpindah karena dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan domisili Ibu Kota adalah Jakarta.


Baca Juga: Ketua KPU : KPU Tidak Menunda Pelaksanaan Pemilu 2024, Kami Butuh Dukungan Semua Pihak

Selain itu, kata Riza, ada banyak lagi UU yang perlu dilakukan perubahan. Berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat organik maupun sektoral yang harus diperbarui sepanjang berkaitan dengan status badan dan lembaga terkait Ibu Kota Negara.

Namun, menurutnya, perubahan regulasi perundang-undangan Republik Indonesia karena Ibu Kota Negara mau dipindah ke Kalimantan Timur, tidak akan memundurkan realisasi rencana pemindahan tersebut.

"Bisa saja sekitar tahun 2023-2024, realisasinya sudah terlihat secara bertahap," kata Riza.

Sementara itu dua tahun lalu, dalam acara diskusi bersama wartawan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 18 Desember, Presiden Joko Widodo memaparkan ada 9 UU yang harus direvisi untuk mewujudkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Setidaknya ada lima UU yang perlu direvisi, dua UU bisa direvisi atau dibuat baru, dan dua UU harus dibuat baru.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Memilih Nusantara untuk Menjadi nama Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Lima UU yang perlu direvisi adalah UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI, UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dua UU yang bisa direvisi atau dibuat baru adalah UU tentang Penataan Ruang di Ibu Kota Negara dan UU tentang Penataan Pertanahan di Ibu Kota Negara. Sementara itu, UU yang benar-benar harus dimulai sejak awal adalah undang-undang tentang nama daerah yang dipilih sebagai Ibu Kota Negara dan UU tentang Kota.

(CNN/AZ)

Editor: Asep Jubaeni Hamzah

Tags

Terkini

Bupati Bogor Kena OTT KPK dalam Kasus Suap

Rabu, 27 April 2022 | 11:13 WIB

Jabar Provinsi Tertinggi peningkatan kasus Covid-19

Selasa, 22 Maret 2022 | 23:45 WIB
X