• Sabtu, 1 Oktober 2022

Isue Jokowi Tiga Periode, Jangan Terulang Sejarah Kelam Orde Baru

- Minggu, 3 April 2022 | 14:00 WIB
Reformasi 98 (Foto : Istimewa)
Reformasi 98 (Foto : Istimewa)

Jakarta, BPKPNEWS.COM -- Mencuatnya Isue memperpanjang  masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dihembuskan oleh segelintir pihak terus mengalami eskalasi.

Padahal amanat undang-undang, masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode. Jangan sampai sejarah orde baru seperti era Soeharto kembali terjadi.

 Soeharto mulai resmi menjabat sebagai presiden sejak 27 Maret 1968, setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera tahun 1966 dan diangkat menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 oleh MPRS. Pada tanggal 17 Juni 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum ke IV di Jakarta. Sidang Umum yang diketuai oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, mengesahkan Supersemar kepada pemegang mandat, yaitu Soeharto dengan masa berlaku hingga terbentuknya MPR hasil Pemilu.

Sidang Umum ke IV ini dilanjutkan dengan Sidang Istimewa MPRS pada tahun 1967. Sidang ini menghasilkan 7 Ketetapan MPRS, antara lain Ketetapan no XXXIV yang mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga pemilihan Presiden melalui MPR hasil Pemilu, serta Pencabutan Manifesto Politik (Manipol) Sebagai Garis Besar Haluan Negara.

Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan.

Berjalan seiringan dengan pro dan kontra, Soeharto menjabat sebagai presiden RI selama 32 tahun lamanya. Kamis, 21 Mei 1998 tepat pukul 09.00 WIB menjadi sejarah untuk Bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari kursi presiden setelah berkuasa selama 32 tahun. Soeharto mundur digantikan oleh BJ.Habibie.

Baca Juga: Jaga Kedaulatan NKRI, Prof Al Makin Minta Peran Aktif Mahasiswa Cegah Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme

 Tragedi 98

Krisis moneter yang melanda seluruh Dunia berimbas kepada Indonesia. Krisis itu menjadi titik awal gerakan reformasi di Indonesia. Tercatat pada akhir Januari 1998, nilai rupiah terpuruk di angka Rp 11.050. Krisis bahan pokok juga terjadi. Pengangguran pun makin meningkat, dari 4,68 juta pada 1997 menjadi 5,46 juta pada 1998. Krisis itu juga yang menyebabkan rakyat menuntut perubahan kepemimpinan.

Gerakan ini mendapatkan momentumnya saat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Saat itu harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat.

Halaman:

Editor: Asep Jubaeni Hamzah

Tags

Terkini

MA Prihatin Dengan Tertangkapnya Hakim Agung Oleh KPK

Sabtu, 24 September 2022 | 00:02 WIB

Tiga Partai Politik Jajaki Koalisi Usung Capres 2024

Senin, 19 September 2022 | 00:50 WIB
X