Hasto Kristiyanto : PDIP Hormati Pertemuan Delapan Partai Tolak Usulan Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

- Minggu, 8 Januari 2023 | 23:48 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (ist)
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (ist)

Jakarta, BPKPNEWS.COM -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menghormati pertemuan delapan partai DPR di Hotel Dharmawangsa yang menolak usulan sistem proporsional tertutup coblos partai di Pemilu 2024.
Hasto menyebut pertemuan itu bagus sebagai bagian dalam berdemokrasi. Menurutnya, hal itu biasa dan juga kerap dilakukan Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri saat bertemu rakyat.

Pertemuan yang ada di Dharmawangsa ya, itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita," kata Hasto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).

Selain itu, dia menilai wacana sistem pemilu proporsional tertutup juga merupakan wewenang mereka sebagai partai di DPR dalam fungsi legislasi. Selain Mahkamah Konstitusi (MK), lewat judicial review.

Baca Juga: Yana: Tahun 2023 Pemkot Bandung Fokus Pembangunan Infrastruktur

Namun, Hasto menegaskan partainya akan tetap mengusulkan sistem proporsional tertutup. Dia menilai sistem proporsional tertutup bisa menekan ongkos pemilu yang mahal.

Berdasarkan hasil penelitian Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskeb) sekaligus kader PDIP, Pramono Anung, para calon anggota dewan harus mengeluarkan uang Rp5-100 miliar untuk terpilih di DPR.

"Proporsional terbuka dalam penelitian Pramono Anung minimal paling tidak ada yang Rp5 miliar untuk menjadi anggotan dewan, bahkan ada yang Rp100 miliar," katanya.

Baca Juga: Wujudkan Bandung Unggul, Ini Capaian Janji Wali Kota Bandung 2018-2023

Oleh karena itu, saat ini kata Hasto anggota dewan banyak didominasi oleh para pengusaha. Dia menyebut partainya hanya menawarkan solusi untuk masalah tersebut.

Namun begitu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan soal wacana dua sistem tersebu ke MK yang kini tengah menyidangkan perkara tersebut.

"Masalah apapun yang diputus oleh MK, kami taat asas. Karena PDIP bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review," katanya.

Baca Juga: Dukung Konvergensi, Wali Kota Bandung Mulai Gunakan Mobil Listrik

Delapan partai DPR di hari yang sama menggelar pertemuan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan untuk menolak wacana sistem proporsional tertutup yang ramai belakangan.

Mereka yakni partai dari pemilik fraksi DPR seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS.

Pertemuan dihadiri para ketua umum partai tersebut, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Baca Juga: Evaluasi Kinerja DPRD

Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar MK tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024.

(red/CNN)

Editor: Ahmad Tarmizi, SE

Tags

Terkini

Mengapa Orang Terkenal Bunuh Diri?

Kamis, 19 Januari 2023 | 08:55 WIB

Ferdy Sambo Dituntut Hukuman Penjara Seumur Hidup

Rabu, 18 Januari 2023 | 18:01 WIB
X