KBPP Polri Jabar Layangkan Sikap atas Aksi Salah Satu Ormas

BPKPnews.com, - Dewan Pimpinan Daerah Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri) Jawa Barat melayangkan pernyataan sikap atas terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh salahsatu Ormas dan berujung Rusuh.

 Baca Juga: Rektor UMY Berikan Pembekalan Dalam Rapat Kerja Tahunan STKIP Muhammadiyah Kuningan di Yogyakarta

Dalam hal ini KBPP Polri melayangkan Pernyataan Sikapnya sebagai berikut: Bahwa Keluarga Besar Putra-Putri Polri Jawa Barat dengan adanya demonstrasi yang anarkis pada hari Kamis 27 Januari 2022 yang dilakukan oleh LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dimarkas Kepolisian Jawa Barat.

 Baca Juga: L-BPKP Wajo, Bangunan Baru RS Siwa dan Puskesmas Kec.Kera Anggaran Miliaran Diduga Kerja Asal Asalan.

1.Bahwa hak berkumpul dan berserikat dijamin oleh Undang-undang, namun harus dilakukan dengan Tertib dan Aman.

Dewan Pimpinan Daerah Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri) Jawa Barat melayangkan pernyataan sikap atas terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh salahsatu Ormas dan berujung Rusuh.

2.Bahwa apa yang dilakukan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) telah melukai dan menodai wibawa Polri sebagai alat negara, sehingga negara harus bertindak tegas dan terukur dalam menegakan hukum, Undang-undang dan kepentingan negara.

3.Bahwa Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri) Jawa Barat mengecam dan mengutuk keras tindakan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang telah menodai, melukai dan merendahkan kewibawaan negara, sehingga perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas atas keberadaan LSM GMBI.

 Baca Juga: JRMK akan Tuntut Anis Baswedan Pada 2 Februari

4.Bahwa Keluarga Besar Putra-Putri Polri  Jawa Barat menegaakan dan mendukung Kepolisian dalam menjaga dan menegakan kewibawaan negara karena tidak boleh ada kelompok, LSM atau Ormas yang menempatkan dirinya di atas kepentingan negara.

5.Bahwa kami Keluarga Besar Putra-Putri Polri Jawa Barat menuntut kepada semua instansi negara untuk tidak mentolerir dan memfasilitasi kegiatan kelompok, LSM maupun Ormas yang melakukan tindakan radikalisme dan anarkisme yang dapat mengganggu kesatuan bangsa.