Bandung, BPKPNEWS.COM--Dalam rapat evaluasi SPBE di Balai Kota Bandung, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, SPBE merupakan instrumen pemerintah untuk hadir di hadapan masyarakat dalam memberikan pelayan publik.
"SPBE ini merupakan langkah kita untuk bisa memberikan pelayanan publik yang segala sesuatunya serba mudah," ucap Ema, Senin 13 Februari 2023.
Berdasarkan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung secara keseluruhan mencapai angka 3,61.
Dari 8 indikator SPBE, capaian indikator SPBE Kota Bandung yang paling tinggi terdapat pada Aspek Pelayanan Administrasi dan Aspek Pelayanan Publik.
Aspek Pelayanan Administrasi mencapai nilai 4 dari 5. Sedangkan Aspek Pelayanan Publik mencapai nilai 4,5 dari 5.
Dalam rapat evaluasi SPBE di Balai Kota Bandung, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, SPBE merupakan instrumen pemerintah untuk hadir di hadapan masyarakat dalam memberikan pelayan publik.
"SPBE ini merupakan langkah kita untuk bisa memberikan pelayanan publik yang segala sesuatunya serba mudah," ucap Ema, Senin 13 Februari 2023.
Oleh karena itu, ia menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan SPBE dengan optimal. Sebab tanggung jawab SPBE bukan hanya milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) semata.
"Semua OPD harus terintegrasi sistemnya. Jangan sampai SPBE hanya berupa pendekatan formalitas semata. Semua OPD harus fasih saat ditanya SPBE," tegasnya.
Baca Juga: Penjelasan Dani Nurahman Perihal Pendidikan Mencerdaskan Kehidupan Anak Bangsa
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana memaparkan, 8 Indikator SPBE di antaranya Aspek Kebijakan Internal SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Pelaksanaan Audit SPBE, Pelayanan Administrasi, dan Pelayanan Publik.
"Domain Manajemen SPBE menjadi indikator yang perlu dibenahi ke depannya. Kita hanya memperoleh 2,55," ujar Yayan.
Survei tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) sebagai asesor.
