• Selasa, 7 Februari 2023

KI Jabar Gelar Focus Group Discussion Terkait Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi

- Kamis, 5 Maret 2020 | 01:30 WIB
TuSDK[filter:Normal]
TuSDK[filter:Normal]


-




-


Bandung, BPKP NEWS - Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar acara Fokus Group Discussion (FGD) bertempat di aula harian umum Pikiran Rakyat (PR) Jl. Asia Afrika kota bandung, rabu (4/03/2020), dengan tajuk "Kajian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), tampak hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut : Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Arif Adi Kuswardono, Pakar Hukum Tata Negara UNPAR, Prof Asep Warlan Yusuf, Pakar Hukum UNPAD, Dr. Sinta Dewi, Mantan Anggota Komisi 1 DPR RI, Dr. Dedi Djamaludin Malik, dan Dosen UIN SGD Bandung, Dr. Dewi Kania, SH, MH.


Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal mengatakan bahwa di era data dan informasi yang semakin berkembang belakangan ini, perlindungan data pribadi merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Perlindungan tersebut bukan hanya bagian dari hak asasi manusia (HAM), tetapi merupakan amanat dari konstitusi negara Republik Indonesia.


-


Dijelaskannya, Undang -Undang Dasar (UUD 1945) sudah menerangkan secara jelas mengenai diri pribadi.


“Pasal 28 huruf g UUD 1945 sudah menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,” terangnya.


Lebih lanjut Kang Ijang mengatakan, bahwa acara FGD Perlindungan Data Pribadi ini merupakan inisiasi KI Jabar dalam rangka ikut menjaga data pribadi warga jawa barat, ini perlu dilakukan sebagai konsen kita terhadap RUU PDP ini.


-


Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Arif Adi Kuswardono menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan terdapat unsur data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan di dalam Pasal 17 UU KIP.

Halaman:

Editor: bpkpnews

Terkini

Kabar Duka, Kakak Wali Kota Bandung Wafat

Minggu, 29 Januari 2023 | 19:13 WIB

Inilah Hasil Musrembang di Kelurahan Cipageran

Sabtu, 21 Januari 2023 | 17:29 WIB

Evaluasi Kinerja DPRD

Jumat, 6 Januari 2023 | 06:24 WIB

Taman Cimahi Otonom

Sabtu, 17 Desember 2022 | 15:18 WIB

Bersatunya Dekopinda Kota Cimahi 'NGAHIJI'

Jumat, 16 Desember 2022 | 14:05 WIB

Saksi Bisu Kota Otonom Cimahi

Jumat, 16 Desember 2022 | 12:50 WIB
X