• Selasa, 7 Februari 2023

KOMISI INFORMASI JAWA BARAT RESMI REKOMENDASI KETERBUKAAN INFORMASI PENANGGULANGAN COVID-19 KE KANG EMIL

- Senin, 23 Maret 2020 | 13:14 WIB
IMG-20200314-WA0027
IMG-20200314-WA0027


-




-
Foto : BPKP NEWS

Redaksi | 23 Maret 2020


Bandung, BPKP NEWS - Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal resmi mengajukan surat rekomendasi keterbukaan informasi terkait penanggulangan virus Covid-19 ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil). Dia mengatakan bahwa pada situasi dan kondisi saat ini "Keselamatan dan kesehatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi suatu negara, lebih tinggi dari Undang-undang, bahkan harus lebih tinggi dari UUD.


"Sudah kita serahkan ke Pak Gubernur melalui Sekpri Gubernur, kita merekomendasikan ke Pak Gubernur agar Beliau bisa mempertimbangkan untuk bisa membuka data pasien yang sudah terpapar visur covid-19, hal ini penting dilakukan agar negara bisa melindungi masyarakat yang lebih besar lagi”


Dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 semakin mewabah di jawa barat, Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat punya banyak alternative dalam merealisasikan kebiijakannya" kata Kang Ijang di Bandung, Senin (23/3/2020).


"setelah mencermati dan mengkaji keadaan serta berbagai masukan yang ada, kami di komisi informasi jawa barat melihat ada peluang untuk memberikan solusi penanggulangan covid-19 dari sisi keterbukaan informasi publik," lanjutnya.


Kang Ijang mengatakan, meski informasi data pasien itu merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan merupakan informasi yang rahasia berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, namun pihaknya memandang bahwa menyelamatkan hidup hajat orang banyak untuk mencegah penyebaran virus covid-19 dan melindungi masyarakat luas dari wabah virus ini adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, kata dia, kita melihat dari kepentingan masyarakat.


-


"Nah ini kami lihat dari sisi kepentingan masyarakat, kami juga mendengar pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dari wartawan dan dari pandangan beberapa komisioner KI di indonesia bahwa untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, membuka data pasien Covid-19 adalah diperbolehkan dengan tetap mengacu kepada UU nomor 14 tahun 2008 pasal 18," kata Kang Ijang


Kang Ijang menjelaskan, rekomendasi keterbukaan informasi terkait penanggulangan penyebaran virus covid-19 ini juga untuk mendukung keseriusan pemerintah jawa barat dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dari penularan mewabahnya virus covid-19.

Halaman:

Editor: bpkpnews

Terkini

Kabar Duka, Kakak Wali Kota Bandung Wafat

Minggu, 29 Januari 2023 | 19:13 WIB

Inilah Hasil Musrembang di Kelurahan Cipageran

Sabtu, 21 Januari 2023 | 17:29 WIB

Evaluasi Kinerja DPRD

Jumat, 6 Januari 2023 | 06:24 WIB

Taman Cimahi Otonom

Sabtu, 17 Desember 2022 | 15:18 WIB

Bersatunya Dekopinda Kota Cimahi 'NGAHIJI'

Jumat, 16 Desember 2022 | 14:05 WIB

Saksi Bisu Kota Otonom Cimahi

Jumat, 16 Desember 2022 | 12:50 WIB
X