• Selasa, 29 November 2022

Wali Kota Cimahi Tidak Hadir Dalam Acara COD, Peserta Kecewa

- Jumat, 30 September 2022 | 22:14 WIB
Wali Kota Cimahi Tidak Hadir Dalam Acara COD, Peserta Kecewa
Wali Kota Cimahi Tidak Hadir Dalam Acara COD, Peserta Kecewa

CIMAHI | BPKPNEWS.COM

-Tidak hadirnya Wali Kota Cimahi dalam acara Cimahi Open Dialogue (COD) Episode 4 yang mengangkat isu “Kota Cimahi dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan”, disayangkan banyak pihak. Acara yang terselenggara di Aula Gedung B Pemkot Cimahi. pada Rabu (28/09/2022).

COD kali ini yang mendatangkan panelis kalangan akademisi, DPRD dan tokoh masyarakat dari Sekber Cimahi Otonom dan aktifis lainnya turut hadir sebagai peserta pada acara yang diselenggarakan Fajar Budhi Wibowo selaku Koordinator Umum LSM KOMPAS.

Menurut Fajar, Wali Kota Cimahi yang awalnya akan hadir, membatalkan secara mendadak dan menugaskan Plt Kepala Bakesbangpol Kota Cimahi untuk mewakili.

Baca Juga: UU Ruzhanul Ulum : Sambut Hari Rabies Sedunia, Pemprov. jabar Gratiskan Vaksin Rabies

Dalam prolog saat memulai dialog terbuka, moderator menyampaikan pemaklumannya atas ketidakhadiran Wali Kota Cimahi pada COD Episode 4 kemarin. Pasalnya, mengingat masa jabatan Ngatiyana sebagai kepala daerah sebentar lagi selesai, pasti banyak urusan penting yang harus diselesaikan.

“Kami sebagai penyelenggara sekaligus saat ini saya sebagai moderator memaklumi ketidakhadiran Bapak Wali Kota. Kami dapat kabar mendadak beberapa saat sebelum acara memulai, karena sebelumnya sudah akan hadir,” sebut Fajar.

Konsep pembangunan berkelanjutan setidaknya mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Pada dokumen PBB hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi yang saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Ridwan Kamil Dikabarkan Akan Bergabung Ke Salah Satu Partai Politik Di Bulan Desember 2022

Sebagai implementasi konsep pembangunaan tersebut, Kota Cimahi menyusun RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Rencana pembangunan daerah ini pengganti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang disusun sebagai pedoman saat adanya kekosongan kepala daerah.

Kiri: Ketua LSM Kompas Fajar Budhi Wibowo, Kepala Kesbangpol Mardi, Dosen Pascasarjana Universitas Nurtanio, Dr. Djamu Kertabudi, Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnaen, Tokoh Masyarakat Sekretariat Bersama Cimahi Otonom (Sekber CO) Usman Rahman


Hal itu teramanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen  perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 Tahun 2023, Kota Cimahi berada pada masa transisi, visi dan misi dalam RPD 2023-2026 yang mengacu kepada visi dan misi Kota Cimahi dalam RPJPD  tahun 2005-2025 “Cimahi Kota Cerdas”.  Visi Kota Cimahi pada RPD 2023-2026 yaitu “Mewujudkan Cimahi Maju, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera”.

Misinya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Juga meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah yang berkeadilan. Serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga: Bikin Sertifikat Rumah di BPN Cimahi Hingga 4 Tahun Belum Jelas

Ketua DPRD Kota Cimahi, Ir. H. Achmad Zulkarnain, M.T., mengupas apa yang telah dilakukan DPRD dalam menindaklanjuti surat kementerian dalam negeri. Menurutnya, berdasarkan amanat pasal 201 ayat 9 dan ayat 11 UU No. 10 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 diangkat pejabat kepala daerah yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, dan DPRD telah mengirimkan “DPRD telah menerima surat dari Kementrian Dalam Negeri perihal usulan nama pejabat kepala daerah. Berdasarkan usulan fraksi-fraksi di DPRD Kota Cimahi, kami telah menyusun berdasarkan peringkat usulan. Ada tiga nama yang menjadi usulan,” paparnya.

Anggota DPRD dari fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini mengemukakan bahwa ketiga nama usulan tentunya dengan berbagai pertimbangan yang ada. Ketiganya sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama. Kota Cimahi hanya memiliki satu, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) dan dua orang lagi diambil dari para pejabat Provinsi Jawa Barat yang pernah berbakti di Kota Cimahi. Menurut Achmad Zulkarnain, tidak semua fraksi mengusulkan.

Ada surat dari Mendagri bahwasannya DPRD dapat mengusulkan paling lambat 16 September kemarin, ketika dapat ini kan saya komunikasikan lagi, bener nggak bahwa “dapat” itu artinya boleh mengusulkan boleh tidak. Lalu saya tanyakan ke Kemendagri, ternyata ya begitu katanya, boleh mengusulkan boleh tidak, karena “dapat” bukannya “wajib”. Saya tanya lagi, kan yang menetapkan Mendagri, apa fungsi mengusulkan, terus katanya ya pokoknya usulin aja untuk menjadi bahan pertimbangan,” ungkapnya.

Baca Juga: lembaga Survei : Anies Bawedan Mengungguguli Ganjar dan Prabowo Di Simulasi Duel Elektabilitas

Menurutnya, ada juga masyarakat yang menanyakan kepadanya bisa atau tidaknya masyarakat turut mengusulkan. Kang Azul (sapaan akrab Achmad Zulkarnain) menjawab, tidak ada larangan bila masyarakat ingin mengusulkan.

“Tinggal ditempuh saja mekanismenya untuk meyakinkan Mendagri dalam penetapannya,” jawab Kang Azul.

Peserta Cimahi Open Dialogue kecewa, Wali Kota tidak hadir


Panelis dari unsur tokoh masyarakat yang tergabung pada Sekretariat Bersama Cimahi Otonom (Sekber CO) dipercayakan kepada Usman Rachman, drs. M.H. Dalam paparannya, Usman mengupas ketidakberhasilan pembangunan Kota Cimahi berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2021.

Baca Juga: Nasdem Tidak Akan Usung Ganjar Jika Tidak Segera Ambil Sikap Hengkang Dari PDIP

Kalo berbicara tentang Cimahi, saya umpamakan seperti yang terlihat bugar, segar, tapi lemah syahwat. Indikatornya ada 10 berdasarkan data dari BPS Cimahi dalam Angka 2021.

Halaman:

Editor: Ahmad Tarmizi, SE

Tags

Artikel Terkait

Terkini

FKDM Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022

Rabu, 16 November 2022 | 05:55 WIB

Pemkot Cimahi Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Jumat, 11 November 2022 | 10:58 WIB

Sangat Tepat Sekda Kota Cimahi Menjadi Pj Wali Kota

Minggu, 23 Oktober 2022 | 18:17 WIB
X