Sidang paripurna DPRD Kota Cimahi membahas Penyampaian dan Penjelasan Bapemperda Terhadap RPDP

Ahmad Tarmizi, SE

- Kamis, 17 November 2022 | 16:17 WIB

Dede Latief anggota Bapemperda

CIMAHI | BPKPNEWS.COM

-Sidang paripurna DPRD Kota Cimahi membahas Penyampaian dan Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa (RPDP), Cimahi pada Rabu (17/11/2022).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua Purwanto, Wakil Ketua Bambang Purnomo dan Rini Marthini, sedangkan Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain tidak dapat memimpin sidang karena sakit.

Hadir dalam Sidang Penjabat Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, Plt Sekda Kota Cimahi Herry Zaeni, Kasdim 0609 Kota Cimahi Kota Cimahi, Kapolres Kota Cimahi, AKBP Imron Ermawan, Ketua KPU Ir Mochamad Irman, Yana Perwakilan dari Bawaslu, Asisten I Maria Fitriana, Asisten II Budi Raharja, dan Asisten III Herry Zaeni, Kepala Kementrian Agama, Kejari Kota Cimahi dan Kepal BPN, dan kepala Dinas, kepala Cabang BJB Kota Cimahi Ayi Subarna, Ketua MUI, KH Alan Nuridwan, dan lurah se Kota Cimahi.

Baca Juga: FKDM Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua pimpinan Sidang Paripurna tersebut anggota dewan yang hadir sebanyak 28 anggota dewan dari 45 anggota dewan dan yang ikut sidang secara offline 7 orang (zoom), dan menurut Purwanto mencapai quorum Sidang dilangsungkan.

Pembahasan tersebut tentang peraturan daerah nomor 20 tahun 2018 tentang penyandang disabilitas dan usaha mikro.

Begitu pula berdasarkan laporan dari anggota Bapemperda Dede Latief menjelaskan hasil laporannya.

Baca Juga: Terkait Tuntutan Yang Disuarakannya, Dipasilitasi Kabag Ekonomi Kota Bandung Pihak Perumda Pasar bertemu AMUBA

"1 perlindungan usaha mikro, 2 perubahan atas peraturan daerah Kota Cimahi nomor 20 tahun 2018 tentang perlindungan dan hak disabilitas," terang Dede Latief.

Sidang paripurna DPRD Kota Cimahi membahas Penyampaian dan Penjelasan Bapemperda Terhadap RPDP

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat memproses pemerataan dan pendapatan masyarakat serta dan pertumbuhan perekonomian di Kota Cimahi.

Kendati demikian, bahwa pemberdayaan usaha mikro maupun kecil dan menengah, perlu diselenggarakan secara prima dan berkesinambungan melalui kewenangan iklim yang kondusif. Juga pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang luas.

Baca Juga: SD Budhi Luhur Harus Puas Dengan Peringkat II Liga Futsal di The Clover Tingkat Bandung Raya

"Sehingga mampu meningkatkan kedudukan perolehan potensi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat", tukasnya.

Termasuk pemerataan dan peningkatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, untuk mengentaskan kemiskinan.

"Berdasarkan landasan kepastian hukum, bagi perlindungan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro kota Cimahi, hal itu diperlukannya suatu pengakuan untuk dijadikan sebuah pedoman dalam pelaksanaan perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro", ungkapnya.

Baca Juga: Rutan Salemba Kelebihan Kapasitas, Sebagian WBP Akan Dipindahkan untuk Cegah Covid-19

Bahkan pemerintah Kota Cimahi juga berkewajiban memberikan perlindungan dan hak-hak kaum disabilitas yang termaktub dalam UUD 1945 bahwa kaum disabilitas telah menyumbang baik kwantitas maupun kualitas, sehingga dalam pengembangan masyarakat didaerah Kota Cimahi.

"Jadi perlindungan disabilitas belum dapat terpenuhi tujuan pembentukannya sehingga perlu untuk dibebaskan", tegasnya.

Dede Latief sebagai anggota Bapemperda mengharapkan RPDP DPRD dapat disetujui dan dikemas secara bersama dengan perintahan Kota Cimahi.

Baca Juga: Kang Tebe Sukendar Meminta Perhatian Serius Kapolda Sumbar Terhadap Kematian TF Yang Masih Misterius

"Juga dibentuk Panitia khusus (Pansus) dalam rapat paripurna DPRD Kota Cimahi, guna membahas rancangan peraturan daerah, bersama perangkat daerah Kota Cimahi", pungkasnya.